Satrio Bagus Wicaksono Blog

Sunday, November 10, 2013

REVIEW 2 - PEMBAHASAN

REVIEW

PENGARUH MANAJEMEN KEANGGOTAAN TERHADAP PARTISIPASI ANGGOTA KUD DI PROVINSI JAWA BARAT

Oleh:

Caska

Jurnal Manajemen/Tahun XII, No. 01, Februari 2008: 22-23

1. PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini terungkap bahwa pengaruh variabel manajemen keanggotaan (X) terhadap variabel partisipasi kontributif (Y₁) sebesar 62,33 persen dan pengaruh dan pengaruh langsung variabel manajemen keanggotaan (X) terhadap variabel partisipasi insentif (Y₂) sebesar 41,50 persen.

Hasil penelitian tersebut dapat dimaklumi mengingat berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Rachmad (1992:123) menyatakan bahwa pengaruh mutu pelayanan Kredit Usaha Kecil (KUK) terhadap partisipasi anggota sebesar 65,08 persen. Sementara itu, penelitian lain yang hasilnya hampir sama dilakukan oleh Suryana (1992:105), yang menyatakan bahwa pengaruh pelayanan terhadap partisipasi anggota sebesar 63,72 persen.

Hasil penelitian di atas menyatakan bahwa dengan menerapkan manajemen keanggotaan maka anggota koperasi dituntut untuk berpartisipasi dalam kedudukannya sebagai pemilik, para anggota memberikan kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan koperasi dalam bentuk kontribusi keuangan berupa penyertaan modal, simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.

Manajemen keanggotaan juga merupakan suatu metode yang baik yangharus dilakukan oleh pengelola koperasi. Untuk mengetahui manajemen keanggotaan koperasi dengan memodifikasi fungsi manajemen sumber daya manusia dapat dijlaskan melalui matriks manajemen keanggotaan koperasi pada tabel berikut :

Matriks Manajemen Keanggotaan Koperasi

Fungsi operasional Manajemen- strategik	Manajemen Keanggotaan Koperasi
Fungsi operasional Manajemen- strategik	Pengadaan Anggota	Pengembangan Anggota	Pemberian Manfaat	Pemeliharaan Anggota	Pemutusan Hubungan Keanggotaan
Formulasi Strategi: 1.Visi & Misi 2.Tujuan 3.Strategi 4.Kebijakan Implementasi Strategi: 1.Program 2.Anggaran 3.Prosedur Evaluasi dan pengawasan	· Calon anggota · Anggota dilayani · Keanggotaan penuh · Keanggotaan optimum	· Pendidikan dan pelatihan · Pengetahuan keterampilan · Kemampuan · Status	· Surplus (SHU) · Manfaat tidak langsung	Kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan	Keanggotaan Terbuka
MENGGUNAKAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI, MANAJEMEN, DAN KOPERASI

Daftar Rujukan

Badan Pusat Statistik Jawa Barat, (2006). Jawa Barat Dalam Angka 2005.
Hanel Alfred, (2004). Organisasi Koperasi: Pokok-pokok Pikiran Mengenai Organisasi
            Koperasi Dan Kebijaksanaan Pengembangannya Di Negara-Negara Berembang,
            UNPAD, Bandung.
Henry Simamora, (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia, STIE YKPN, Yogyakarta.
Ishak Arep dan Hendri Tanjung, (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia, Universitas
            Trisakti Jakarta.
Li Ching Cun, (1975). Path Analysis: a primer, The Boxwood Press, Pacific Grove.
M. Rachmad R., (1992). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Keberhasilan
            Pengembangan KUD di Wilayah Transmigrasi Provinsi Jambi, Disertai, UNPAD,
            Bandung.
Ropke, Jochen, (1989). The Economic Theory of Cooperative, Marburg, Germany.
--------------, (2005). Ekonomi Koperasi: Teori dan Manajemen, Salemba Empat, Jakarta.
Sekaran, Uma, (2004). Research Methods For Business: A Skill-Building Approach,
            Second Edition. John Wiley & Sons. Inc, New York.
Suryana, (1992). Daya Dukung Usaha Koperasi dan Implikasinya Terhadap Posisi
            Pendanaan dan Keberhasilan Usaha Koperasi Unit Desa, Pascasarjana UNPAD
            Bandung.
Sutaryo Salim, (2002). Manajemen Strategik Pelayanan Kepada Anggota Koperasi, Makalah
            Seminar dalam Peringatan Satu Abad Bung Hatta, UNPAD, Bandung.
Yuyun Mirasasmita. (2002). Strategi Pembangunan Sektor Perkoperasian yang Dapat
            Menggerakan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Perkoperasian, dalam
            Rusidi dan Maman Suratman (ED), Bunga Rampai Pokok-Pokok Perkoperasian,
            IKOPIN, Bandung.

NAMA : SATRIO BAGUS WICAKSONO

NPM : 26212876

KELAS : 2EB09

REVIEW 1 - PENDAHULUAN

REVIEW

PENGARUH MANAJEMEN KEANGGOTAAN TERHADAP PARTISIPASI ANGGOTA KUD DI PROVINSI JAWA BARAT

Oleh:

Caska

Jurnal Manajemen/Tahun XII, No. 01, Februari 2008: 22-23

1. PENDAHULUAN

Secara teoretis koperasi sebagai badan usaha mempunyai keunggulan kompetitif dibandingkan dengan badan usaha non koperasi. Keunggulan kompetitif dari koperasi menurut Ropke yaitu :
“(1) keunggulan kompetitif dalam memasuki pasar monopoli/kegagalan pasar (monopoly/market failure); (2) keunggulan kompetitif dalam menghemat biaya transaksi (transaction cost); (3) keunggulan kompetitif dalam menciptakan pasar yang saling berkait (interlinked markets); (4) keunggulan kompetitif dalam mendapatkan modal kepercayaan (trust capital); (5) keunggulan kompetitif dalam mengurangi ketidakpastian
(uncertainty reduction); dan (6) keunggulan kompetitif dalam menciptakan inovasi
(innovation)” (Ropke, 2005:27).

Dalam pengembangan koperasi harus memperhatikan dan mendasarkan kepada masalah partisipasi anggota dan kelayakan studi koperasi. Masalah partisipasi anggota merupakan masalah pokok dalam koperasi. Anggota merupakan unsur yang sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan koperasi karena fungsi yang dilaksanakannya sebagai pemilik maupun sebagai pelanggan memiliki peran sangat penting. Kelayakan studi koperasi didasarkan pada kemampuan koperasi dalam menciptakan manfaat khusus bagi para anggotanya. Manfaat yang senantiasa diperoleh oleh koperasi harus senantiasa lebih besar dari pada manfaat yang akan diperoleh dari perusahaan non koperasi.

Dalam mempertahankan keutuhan anggotanya, koperasi harus mampu bersaing dengan lembaga non koperasi. Namun menurut Yuyun Wirasasmita pada kenyataannya kebanyakan koperasi masih menunjukkan hal-hal sebagai berikut :
“(1) Fungsi atau tujuan koperasi tidak sesuai degan keinginan anggotanya; (2) Sulitnya
pemahaman serta pengendalian struktur organisasi dan pengambilan keputusan; (3) Tujuan koperasi dari sudut pandang anggota sering dianggap terlalu sempit; (4) Perusahaan koperasi degan para manajernya sangat tanggap terhadap arahan pengurus dan pemerintah tetapi tidak tanggap terhadap arahan anggota; (5) Terlalu terbukanya fasilitas koperasi sehingga tidak ada perbedaan manfaat yang diperoleh anggota dan bukan anggota” (Yuyun Wirasasmita, 2002:12).

Menurut Ropke ada empat faktor yang menentukan penapatan anggota koperasi yaitu
“(1) Harga keluaran (output); (2) Biaya Produksi; (3) Tersedianya sumber-sumber:
berupa fasilitas dan sebagainya; (4) Peningkatan produktivitas” (Ropke, 2005:45).

Dalam menganalisis seberapa besarnya pengaruh manajemen keanggotaan terhadap partisipasi kontributif dan partisipasi insentif, maka diperlukannya penggunaan metode uji hipotesis (hypothesis testing). Metode ini digunakan untuk menganalisis berbagai informasi dan data lengkap tentang perkoperasian beserta fenomenanya yang sedang terjadi, khususnya mengenai fenomena manajemen keanggotaan dan pengaruhnya terhadap partisipasi anggota KUD Mina di Provinsi Jawa Barat.

1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Manajemen Keanggotaan (X)	Presentase biaya manajemen keanggotaan unit budi daya tambak udang/ikan	Jumlah biaya manajemen keanggotaan dibagi dengan jumlah biaya manajemen keseluruhan unit budi daya tambak udang/ikan, diukur dalam satuan presentase	Ratio
Partisipasi Kontributif (Y₁)	Pesentase jumlah anggota sebagai pemodal unit budi daya tambak udang/ikan	Jumlah anggota yang menjadi pemodal unit budi daya tambak udang/ikan dibagi dengan jumlah anggota keseluruhan, diukur dalam satuan presentase	Ratio
Partisipasi Insentif (Y₂)	Presentase jumlah anggota sebagai pelanggan unit budi daya tambak udang/ikan	Jumlah anggota yang menjadi pemodal unit budi daya tambak udang/ikan dibagi dengan jumlah anggota keseluruhan, diukur dalam satuan presentase	Ratio

Teknik penumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1) Kuisoner; 2) Wawancara; 3) Dokumentasi.
Metode analisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Jalur (Path Analysis) dengan menggunakan program SPSS (Ching Chun Li, 1975).

2. Hasil Uji Hipotesis

Gambar 1. Model struktur untuk menguji hipotesis

Dimana; Y1 = Partisipasi Kontributif; Y₂= Partisipasi Insentif; X = Manajemen Keanggotaan; E = Galat (Stochastic disturbance term); dan P_YXI= Koefisien Jalur.

Adapun spesifikasi model dari gambar 1 yaitu :
(1) Y₁ = 0,6233 X+E
(2) Y₂ = 0,4150 X+E
Berdasarkan hasil perhitungan diketahui :
(1) Besarnya pengaruh langsung variabel manajemen keanggotaan (X) terhadap variabel
partisipasi kontributif (Y₁) yaitu :

Interpretasi dari perhitungan di atas yaitu :
Pengaruh langsung manajemen keuangan (X) terhadap variabel partisipasi
kontributif (Y₁) sebesar 62,33%. Jumlah anggota koperasi yang menjadi pemodal
secara langsung dipengaruhi oleh manajemen keanggotaan sebesar 62,33%.
(2) Besarnya pengaruh langsung variabel manajemen keanggotaan (X) terhadap variabel
partisipasi insentif (Y₂) yaitu :

Interpretasi dari perhitungan di atas yaitu :
Pengaruh langsung manajemen keanggotaan (X) terhadap variabel partisipasi
insentif (Y₂) sebesar 41,50%. Jumlah anggota koperasi yang menjadi pelanggan
secara langsung dipengaruhi oleh manajemen keanggotaan sebesar 41,50%.

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan kriteria statistika yaitu :
Jika Ho : P_YXisama dengan 0, maka hipotesis nol (Ho) ditolak.
Jika Ho : P_YXitidak sama dengan 0, maka hipotesis kerja (Hi) diterima.
dimana i = 1,2,3...n.

Berdasarkan kriteria di atas maka hipotesis nol (Ho) ditolak yang berarti hipotesis kerja (Hi) diterima. Dengan demikian hipotesis: (1) Manajemen keanggotaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi kontributif, diterima; dan (2) Manajemen keanggotaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pasrtisipasi insentif, diterima.

Daftar Rujukan

NAMA : SATRIO BAGUS WICAKSONO

NPM : 26212876

KELAS : 2EB09

Thursday, June 6, 2013

Menganalisis Kasus Pembangunan Daerah

Kali ini saya akan membahas tentang kasus pembangunan daerah yang terjadi di Provinsi Gorontalo.

Warga Gorontalo Utara Keluhkan Kerusakan Jalan

Staff Manado Today | 13 Mei 2011 – 17:24 WITA

Gorontalo Today – Kerusakan di sebagian ruas jalan di Gorontalo Utara, membuat sejumlah warga Desa Alata Karya, Kecamatan Anggrek mengeluhkan kerusakan jalan di wilayahnya tersebut, dan langsung menyampaikan unek-unek mereka kepada Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail.“Jalan di desa Alata Karya sejak 2004 dilakukan pengerasan, namun tak pernah diaspal sehingga kondisinya lebih parah saat ini,” kata salah seorang warga, Husain Nasibu saat mendatagi rumah dinas gubernur.

Menurutnya, jalan sepanjang hampir dua kilometer tersebut merupakan akses ke berbagai lokasi seperti pasar, sekolah dan areal pertanian warga. Ia dan warga setempat juga mengaku kesulitan mengangkut hasil pertanian, karena kondisi jalan yang berlubang dan berdebu.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo mengatakan pihaknya akan segera memperbaiki jalan tersebut pada akhir 2011. “Pemda Gorontalo Utara harusnya mengkoordinasikan masalah infrastruktur ke pemprov, hingga tidak mengorbankan masyarakat kecil,” tukasnya. Jika pemda kabupaten tidak memiliki anggaran, kata dia, seharusnya bisa berkonsultasi dengan pemerintah provinsi.

Ia menambahkan, masalah infrastruktur seharusnya menjadi prioritas pemerintah kabupaten dan kota, karena merupakan urat nadi penggerak ekonomi. (ann/raf)

Sumber:
http://www.manadotoday.com/warga-gorontalo-utara-keluhkan-kerusakan-jalan

Analisis :
Jalan merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan berbagai daerah, kota maupun provinsi. Apabila jalan penghubung antar daerah maupun antar kota mengalami kerusakan dan tidak ditanggulangi dengan serius oleh pemerintah sekitar maka kondisi media akses alat transportasi tersebut akan semakin buruk. Jika jalan tidak dapat diakses, bagaimana masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari mereka? Jika mereka tidak dapat melakukan aktivitas mereka, bagaimana masyarakat dapat melakukan kegiatan produksi untuk melakukan segala macam pembayaran untuk kelangsungan hidup mereka?

Hal ini merupakan salah satu kasus yang sering terjadi di Indonesia, khususnya pada daerah-daerah seperti yang terjadi di Gorontalo. Saya rasa Pemerintah Daerah Gorontalo terlalu memikirkan rencana pembangunan infrastruktur seperti yang dilakukan Wakil Gurbernur Gorontalo dalam perencanaan pembangunan Gorontalo OuterRing Road (GORR), perluasan Bandara Djalaluddin dan pembangunan waduk Dumbaya Bulan untuk pembangkit listrik tenaga air. Gagasan tersebut memang merupakan rencana pembangunan yang baik untuk meningkatkan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat. Namun Pemerintah seharusnya lebih mengutamakan hal-hal kecil yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Jika pemerintah daerah tidak serius dalam menangani hal-hal kecil seperti kerusakan jalan seperti yang terjadi di desa Alata Karya (Gorontalo Utara) yang dimana jalan tersebut merupakan akses ke berbagai lokasi seperti pasar, sekolah dan areal pertanian warga, maka aktivitas masyarakat akan terganggu bahkan kesejahteraan masyarakat akan lebih sulit untuk ditingkatkan.

Dalam penyampaian protes langsung oleh masyarakat ini seharusnya pemerintah bisa lebih fokus dan dengan maksimal memperbaiki jalan-jalan yang rusak untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang baik.

Menurut saya untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah harus terlebih dahulu memperbaiki kerusakan jalan desa Alata tersebut, lalu pemerintah juga dapat mengalokasikan dananya untuk membangun jalan akses lain yang akan menghubungkan tempat tinggal penduduk dengan pasar, sekolah, rumah sakit dll, untuk mempermudah akses transportasi masyarakat dan meminimalis tingkat kerusakan jalan di desa.

Sunday, April 21, 2013

PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Daerah Papua

Perencanaan pembangunan pada intinya adalah menetapkan pilihan yang terbaik dari berbagai pilihan yang baik. Dengan maksud bahwa program atau kegiatan yang di tetapkan pertama untuk dibangun harus mempunyai daya ungkit atau daya dorong untuk pembangunan berikut.
Dengan demikian pembangunan insfrastruktur transportasi menjadi daya dorong pembangunan insfraktruktur pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi rakyat. Pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa tahapan pembangunan yang telah dilaksanakan Bupati, Walikota untuk membangun daerah dan melayani masyarakat sesungguhnya sudah tepat.

Kita tidak bisa cepat mengatakan kenapa begini dan begitu, harus kita sabar menunggu, melihat hasil pembangunan pada 5-10 tahun ke depan, pasti ada perubahan yang terjadi.

Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Sesuai tugas pokok Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yaitu membantu Presiden mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan memfasilitasi perencanaan serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berdasarkan Perpres Nomor 65 dan 66 Tahun 2011, maka sebelum melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi harus mengetahui lebih dahulu apa yang telah dicapai oleh Pemerintah selama ini dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Data-data dan ukuran-ukuran secara umum dapat kami peroleh dari Buku Kabupaten Dalam Angka, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Potensi Desa dan sumber-sumber lainnya yang digunakan oleh Pemerintah untuk mengukur perkembangan dan kemajuan suatu daerah dan masyarakatnya.
Dari hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara bersama oleh tenaga profesional maupun individu sebagai pemangku kabupaten/kota dan penghubung kabupaten yang berasal dari pejabat kabupaten, bertugas memantau dan menginformasikan tentang keadaan sosial ekonomi, sosial politik dan budaya, infrastruktur, dan tata ruang wilayah, untuk dikaji lebih lanjut guna memperoleh saran tindak dan rekomendasi yang ditujukan kepada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Tahapan dan Urutan Pembangunan

Secara umum dapat dikatakan bahwa tahapan dan urutan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Bupati, Walikota pembangunan daerah dan melayani masyarakat sudah tepat terutama daerah otonom baru.
Langkah awal yang dilakukan adalah membangun infrastruktur jalan dan jembatan. Mengapa demikian? Karena melalui pembangunan jalan, wilayah yang masih hutan rimba, yang belum dijamah oleh manusia dapat dibuka. Dengan terbukanya wilayah, maka ada hubungan antara manusia dari satu tempat atau kampung yang satu dengan kampung lain. Dari hubungan ini lahirlah kebutuhan hidup untuk saling menghormati, menolong, saling mengenal antara sesama anggota masyarakat, juga akan tumbuh pemahaman dan kesadaran bahwa sejatinya kehidupan ini bukan saya saja atau kelompok kami saja tetapi juga ada manusia lain yang menjadi bagian dalam kehidupan ini.

Ini yang disebut interaksi sosial, yang patut dibangun diantara sesama manusia sebagai warga masyarakat, diberlakukan dan dipertahankan nilai-nilai universal : persaudaraan, kedamaian, keadilan, kebenaran, dan kejujuran.
Manfaat lain juga dari keterbukaan wilayah adalah mendorong pembangunan kehidupan masyarakat yang lebih baik : utamanya peningkatan kehidupan ekonomi rakyat, memperlancar peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan serta menumbuhkan semangat pengabdian pegawai negeri sipil di distrik dan kampung.
Kita harus sabar menunggu hasil pembangunan pada 5-10 tahun ke depan, pasti ada perubahan yang terjadi. Kenapa kita harus sabar? Karena pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah, pada intinya pembangunan yang bertahap dan berlanjut.

Itu berarti akan menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat.
Sudah menjadi tekad Bupati, Walikota untuk terus membangun daerah dan melayani masyarakat sehingga di suatu waktu kelak nanti kehidupan masyarakatnya lebih baik, hidup dalam suasana aman, damai dan bahagia.
Bahwa pendidikan dan kesehatan belum disentuh secara baik dan menyeluruh, apa lagi ekonomi rakyat. Semuanya ini membutuhkan proses yaitu waktu yang lama. Dari ketiga sektor ini yang paling berat adalah ekonomi rakyat. Pendidikan dan kesehatan seiring dengan tekad pemerintah untuk terus memberi perhatian pada sektor ini, maka dalam waktu kedepan nanti pasti ada kemajuan dan perubahan yang terjadi. Tetapi yang paling berat adalah ekonomi rakyat. Bila hanya terbatas yang dimaksud dengan cukup sandang pangan dapat dipenuhi tetapi yang dimaksud adalah sebagai pelaku ekonomi dalam arti luas, jual, beli, dagang. Ini membutuhkan waktu yang lama. Untuk itu harus ada kekhususan, pengecualian, dan keberpihakan, harus ada perlindungan dalam kebijakan dan regulasi dari pemerintah. Bila tidak, diibarat dengan ikan besar dan ikan kecil dalam satu kolam . Pada saat tertentu ikan besar akan makan ikan kecil dalam kolam itu karena ia tidak berdaya akhirnya tersisihkan dan terpinggirkan.

Saran Tindak

1.Perlu ada keberpihakan, pengecualian, pendampingan dan kemandirian dalam dunia usaha bagi orang Papua. Ada peraturan yang mengatur dan melindungi pengusaha orang Papua. Dengan maksud harus ada kekhususan yang memberikan ruang untuk ada keberpihakan. Seperti Peraturan Presiden No. 84 Tahun 2012 tentang pengadaan Barang dan Jasa ada keberpihakan kepada pengusaha Asli Papua. Untuk wilayah Pantai penunjukan langsung dalam batas 500 juta dan untuk wilayah Pegunungan 1 milyard.

2.Pemimpin pemerintahan dalam kebijakannya harus ada keberpihakan, dan perlindungan dengan maksud memberi ruang yang lebih besar kepada pengusaha asli Papua.

Sumber :
http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/3918-pembangunan-yang-telah-dilaksanakan-daerah-otonom-baru-di-papua-sudah-tepat

Analisis :

Pandangan saya mengenai pembangunan daerah di Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah tepat. Dengan perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut maka akan membantu mengatasi masalah polarisasi Kelompok Etnis di kalangan penduduk asli Papua yang masih kental, disamping itu pembangunan tersebut juga membantu menyatukan berbagai daerah terpencil dimana penduduknya belum saling terhubung karena dibatasi oleh hutan-hutan rimba yang memutuskan proses terjadinya interaksi sosial, yang dimana interaksi sosial tersebut dapat membantu masyarakat untuk saling mengenal dan bertukar budaya untuk menjadi masyarakat yang rukun yang dapat saling memahami satu sama lain.

Dalam proses pembangunan tersebut pemerintah harus memperhatikan kinerja pembangunannya dan tetap konsisten untuk menjadikan pembangunan daerah tersebut sebagai pilar-pilar dalam proses peningkatan infrastruktur di Provinsi Papua. Karena Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan. Artinya melanjutkan apa yang telah dibangun, membangun yang belum dibangun dan menambah bagian-bagian baru sesuai kebutuhan nyata masyarakat. Prinsip pembangunan seperti ini yang perlu dilaksanakan dalam sebuah kepemimpinan di daerah.Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dalam aktivitas pemerintahan dan pembangunan pada periode lima tahunsebelumnya.

Saya juga mengharapkan Pemerintah Daerah Papua tidak hanya fokus dan tidak terlalu berlebihan dalam menyalurkan dana untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Pemerintah juga harus meningkatkan fasilitas umum yang akan membantu dan mencerdaskan rakyat, seperti membangun sekolah, terminal yang menjadi media atau alat transportasi rakyat, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya. Tidak lupa juga pemerintah harus mendirikan pasar-pasar tradisional yang juga akan membantu meningkatkan tingkat ekonomi dan pangan masyarakat.

Sunday, April 7, 2013

KEADAAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini dapat dikatakan masih jauh dari harapan. Perekonomian Indonesia tergolong lambat karena berbagai permasalahan yang dihadapi sekarang ini. Salah satu permasalahan yang sering kita saksikan adalah seperti kesenjangan sosial antara masyarakat kalangan menengah keatas dengan masyarakat kalangan bawah yang terjadi karena ketidakmerataan yang diakibatkan oleh lambatnya pertumbuhan perekonomian negara saat ini. Dapat dikatakan bahwa ‘’dalam menilai perekonomian Indonesia kita dapat melihat dari kondisi rumah tinggal rakyatnya’’.

Masalah yang menyerang perekonomian Indonesia saat ini terdiri dari berbagai macam bidang, seperti masalah yang timbul pada bidang industri rumah tangga, pangan, jasa, masalah deflasi dan inflasi maupun ketidakbijaksanaan pemerintah dalam memprioritaskan kebutuhan masyarakat umum. Sebagai salah satu contoh permasalahan yang terjadi pada tahun 2007 adalah masalah beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah yang terkesan ambisius, pembangunan yang tidak realistis dan cenderung terbatas pada perusahaan tertentu, misalnya saja, pembangunan infrastruktur pembangkit listrilk 10.000 MW tidak didukung oleh administratif dan teknis yang baik. Pembangunan jalan tol juga tersendat, padahal pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 600 Milyar untuk pembebasan tanah. Dana yang sangat besar yang sebenarnya dapat digunakan untuk mengatasi masalah pembangunan atau pangan di daerah-daerah yang sulit dijangkau pemerintah.

Pemerintah daerah juga lebih senang menyimpan dananya di SBI daripada dialokasikan untuk memenuhi menggerakkan sektor riil di daerah. Dengan melihat kinerja pemerintah pada tahun 2007 yang sampai saat ini masih tidak memperlihatkan perubahan yang signifikan, maka proyeksi ekonomi di Indonesia dikatakan paradoks, disatu sisi ada kemajuan namun hanya sebatas sektoral, itupun tidak mempengaruhi kondisi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu untuk keluar dari dilema ini, pemerintah harus segera menyelesaikan masalah peraturan dan perundang-undangan secepat mungkin.

Hal-hal ini lah yang hingga saat ini terus menghambat dan sulit diatasi oleh pemerintah dalam mengatasi perekonomian Indonesia yang mengalami ketidakstabilan.

http://www.lintasberita.web.id/kondisi-perekonomian-indonesia/

Analisis :

Kondisi Perekonomian Indonesia saat ini masih jauh dari yang kita harapkan, perkonomian yang belum bisa dikategorikan sebagai perekonomian negara yang stabil atau baik. Hal ini dapat dilihat dari ketidakmerataannya kondisi perekonomian yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dimana terjadinya perbedaan antara adanya keberadaan kawasan mewah yang golongan masyarakatnya menegah keatas dengan adanya keberadaan kawasan kumuh yang tingkat ekonomi masyarakatnya sangat memperihatinkan.

Masalah Perekonomian Indonesia yang sampai saat ini sangat memperihatinkan bukan hanya tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi melainkan kinerja pemerintah yang tidak maksimal dan ketidakbijaksanaannya pemerintah dalam memprioritaskan kebutuhan masyarakat seperti yang sudah dibahas pada artikel diatas pemerintah lebih mengutamakan pembangunan ifrastruktur dibanding mengalokasikan dananya untuk menanggulagi masalah perekonomian masyarakat dibeberapa wilayah di Indonesia.