PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Daerah Papua

Perencanaan pembangunan pada intinya adalah menetapkan pilihan yang terbaik dari berbagai pilihan yang baik. Dengan maksud bahwa program atau kegiatan yang di tetapkan pertama untuk dibangun harus mempunyai daya ungkit atau daya dorong untuk pembangunan berikut.
Dengan demikian pembangunan insfrastruktur transportasi menjadi daya dorong pembangunan insfraktruktur pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi rakyat. Pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa tahapan pembangunan yang telah dilaksanakan Bupati,  Walikota untuk membangun daerah dan melayani masyarakat sesungguhnya sudah tepat.

Kita tidak bisa cepat mengatakan kenapa begini dan begitu, harus  kita sabar menunggu, melihat hasil pembangunan pada 5-10 tahun ke depan, pasti ada perubahan yang terjadi. 

Hasil Pemantauan dan Evaluasi 

Sesuai tugas pokok Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yaitu membantu Presiden mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan memfasilitasi perencanaan serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berdasarkan Perpres Nomor 65 dan 66 Tahun 2011, maka sebelum melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi harus mengetahui lebih dahulu apa yang telah dicapai oleh Pemerintah selama ini dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 
Data-data dan ukuran-ukuran secara umum dapat kami peroleh dari Buku Kabupaten Dalam Angka, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Potensi Desa dan sumber-sumber lainnya yang digunakan oleh Pemerintah untuk mengukur perkembangan dan kemajuan suatu daerah dan masyarakatnya. 
Dari hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara bersama oleh tenaga profesional maupun individu sebagai pemangku kabupaten/kota dan penghubung kabupaten yang berasal dari pejabat kabupaten, bertugas memantau dan menginformasikan tentang keadaan sosial ekonomi, sosial politik dan budaya, infrastruktur, dan tata ruang wilayah, untuk dikaji lebih lanjut guna memperoleh saran tindak dan rekomendasi yang ditujukan kepada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Tahapan dan Urutan Pembangunan

Secara umum dapat dikatakan bahwa tahapan dan urutan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Bupati, Walikota pembangunan daerah dan melayani masyarakat sudah tepat terutama daerah otonom baru. 
Langkah awal yang dilakukan adalah membangun infrastruktur jalan dan jembatan. Mengapa demikian? Karena melalui pembangunan jalan, wilayah yang masih hutan rimba, yang belum dijamah oleh manusia dapat dibuka. Dengan terbukanya wilayah, maka ada hubungan antara manusia dari satu tempat atau kampung yang satu dengan kampung lain. Dari hubungan ini lahirlah kebutuhan hidup untuk saling menghormati, menolong, saling mengenal antara sesama anggota masyarakat, juga akan tumbuh pemahaman dan kesadaran bahwa sejatinya kehidupan ini bukan saya saja atau kelompok kami saja tetapi juga ada manusia lain yang menjadi bagian dalam kehidupan ini. 

Ini yang disebut interaksi sosial, yang patut dibangun diantara sesama manusia sebagai warga masyarakat, diberlakukan dan dipertahankan nilai-nilai universal : persaudaraan, kedamaian, keadilan, kebenaran, dan kejujuran. 
Manfaat lain juga dari keterbukaan wilayah adalah mendorong pembangunan kehidupan masyarakat yang lebih baik : utamanya peningkatan kehidupan ekonomi rakyat, memperlancar peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan serta menumbuhkan semangat pengabdian pegawai negeri sipil di distrik dan kampung.
Kita harus sabar menunggu hasil pembangunan pada 5-10 tahun ke depan, pasti ada perubahan yang terjadi. Kenapa kita harus sabar? Karena pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah, pada intinya pembangunan yang bertahap dan berlanjut. 

Itu berarti akan menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat.
Sudah menjadi tekad Bupati, Walikota untuk terus membangun daerah dan melayani masyarakat sehingga di suatu waktu kelak nanti kehidupan masyarakatnya lebih baik, hidup dalam suasana aman, damai dan bahagia. 
Bahwa pendidikan dan kesehatan belum disentuh secara baik dan menyeluruh, apa lagi ekonomi rakyat. Semuanya ini membutuhkan proses yaitu waktu yang lama. Dari ketiga sektor ini yang paling berat adalah ekonomi rakyat. Pendidikan dan kesehatan seiring dengan tekad pemerintah untuk terus memberi perhatian pada sektor  ini, maka dalam waktu kedepan nanti pasti ada kemajuan dan perubahan yang terjadi. Tetapi yang paling berat adalah ekonomi rakyat. Bila hanya terbatas yang dimaksud dengan cukup sandang pangan dapat dipenuhi tetapi yang dimaksud adalah sebagai pelaku ekonomi dalam arti luas, jual, beli, dagang. Ini membutuhkan waktu yang lama. Untuk itu harus ada kekhususan, pengecualian, dan keberpihakan, harus ada perlindungan dalam kebijakan dan regulasi dari pemerintah. Bila tidak, diibarat dengan  ikan besar dan ikan kecil dalam satu kolam . Pada saat tertentu ikan besar akan makan ikan kecil dalam kolam itu karena ia tidak berdaya akhirnya tersisihkan dan terpinggirkan. 

Saran Tindak

1.Perlu ada keberpihakan, pengecualian, pendampingan dan kemandirian dalam dunia usaha bagi orang Papua. Ada peraturan yang mengatur dan melindungi pengusaha orang Papua. Dengan maksud harus ada kekhususan yang memberikan ruang untuk ada keberpihakan.  Seperti Peraturan Presiden No. 84 Tahun 2012 tentang pengadaan Barang dan Jasa ada keberpihakan kepada pengusaha Asli Papua. Untuk wilayah Pantai penunjukan langsung dalam batas 500 juta dan untuk wilayah Pegunungan 1 milyard.

2.Pemimpin pemerintahan dalam kebijakannya harus ada keberpihakan, dan perlindungan dengan maksud memberi ruang yang lebih besar kepada pengusaha asli Papua.

Sumber :
http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/3918-pembangunan-yang-telah-dilaksanakan-daerah-otonom-baru-di-papua-sudah-tepat

Analisis :

Pandangan saya mengenai pembangunan daerah di Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah tepat. Dengan perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut maka akan membantu mengatasi masalah polarisasi Kelompok Etnis di kalangan penduduk asli Papua yang masih kental, disamping itu pembangunan tersebut juga membantu menyatukan berbagai daerah terpencil dimana penduduknya belum saling terhubung karena dibatasi oleh hutan-hutan rimba yang memutuskan proses terjadinya interaksi sosial, yang dimana interaksi sosial tersebut dapat membantu masyarakat untuk saling mengenal dan bertukar budaya untuk menjadi masyarakat yang rukun yang dapat saling memahami satu sama lain.

Dalam proses pembangunan tersebut pemerintah harus memperhatikan kinerja pembangunannya dan tetap konsisten untuk menjadikan pembangunan daerah tersebut sebagai  pilar-pilar dalam proses peningkatan infrastruktur di Provinsi Papua. Karena Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan. Artinya melanjutkan apa yang telah dibangun, membangun yang belum dibangun dan menambah bagian-bagian baru sesuai kebutuhan nyata masyarakat. Prinsip pembangunan seperti ini yang perlu dilaksanakan dalam sebuah kepemimpinan di daerah.Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dalam aktivitas pemerintahan dan pembangunan pada periode lima tahunsebelumnya.

Saya juga mengharapkan Pemerintah Daerah Papua tidak hanya fokus dan tidak terlalu berlebihan dalam menyalurkan dana untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Pemerintah juga harus meningkatkan fasilitas umum yang akan membantu dan mencerdaskan rakyat, seperti membangun sekolah, terminal yang menjadi media atau alat transportasi rakyat, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya. Tidak lupa juga pemerintah harus mendirikan pasar-pasar tradisional yang juga akan membantu meningkatkan tingkat ekonomi dan pangan masyarakat.

KEADAAN PEREKONOMIAN INDONESIA

      Kondisi perekonomian Indonesia saat ini dapat dikatakan masih jauh dari harapan. Perekonomian Indonesia tergolong lambat karena berbagai permasalahan yang dihadapi sekarang ini. Salah satu permasalahan yang sering kita saksikan adalah seperti kesenjangan sosial antara masyarakat kalangan menengah keatas dengan masyarakat kalangan bawah yang terjadi karena ketidakmerataan yang diakibatkan oleh lambatnya pertumbuhan perekonomian negara saat ini. Dapat dikatakan bahwa ‘’dalam menilai perekonomian Indonesia kita dapat melihat dari kondisi rumah tinggal rakyatnya’’.

         Masalah yang menyerang perekonomian Indonesia saat ini  terdiri dari berbagai macam bidang, seperti masalah yang timbul pada bidang industri rumah tangga, pangan, jasa, masalah deflasi dan inflasi maupun ketidakbijaksanaan pemerintah dalam memprioritaskan kebutuhan masyarakat umum. Sebagai salah satu contoh permasalahan yang terjadi pada tahun 2007 adalah masalah beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah yang terkesan ambisius, pembangunan yang tidak realistis dan cenderung terbatas pada perusahaan tertentu, misalnya saja, pembangunan infrastruktur pembangkit listrilk 10.000 MW tidak didukung oleh administratif dan teknis yang baik. Pembangunan jalan tol juga tersendat, padahal pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 600 Milyar untuk pembebasan tanah. Dana yang sangat besar yang sebenarnya dapat digunakan untuk mengatasi masalah pembangunan atau pangan di daerah-daerah yang sulit dijangkau pemerintah.

        Pemerintah daerah juga lebih senang menyimpan dananya di SBI daripada dialokasikan untuk memenuhi menggerakkan sektor riil di daerah. Dengan melihat kinerja pemerintah pada tahun 2007 yang sampai saat ini masih tidak memperlihatkan perubahan yang signifikan, maka proyeksi ekonomi di Indonesia dikatakan paradoks, disatu sisi ada kemajuan namun hanya sebatas sektoral, itupun tidak mempengaruhi kondisi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu untuk keluar dari dilema ini, pemerintah harus segera menyelesaikan masalah peraturan dan perundang-undangan secepat mungkin.

Hal-hal ini lah yang hingga saat ini terus menghambat dan sulit diatasi oleh pemerintah dalam mengatasi perekonomian Indonesia yang mengalami ketidakstabilan.

http://www.lintasberita.web.id/kondisi-perekonomian-indonesia/

Analisis           :

 

Kondisi Perekonomian Indonesia saat ini masih jauh dari yang kita harapkan, perkonomian yang belum bisa dikategorikan sebagai perekonomian negara yang stabil atau baik. Hal ini dapat dilihat dari ketidakmerataannya kondisi perekonomian yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dimana terjadinya perbedaan antara adanya keberadaan kawasan mewah yang golongan masyarakatnya menegah keatas dengan adanya keberadaan kawasan kumuh yang tingkat ekonomi masyarakatnya sangat memperihatinkan.

Masalah Perekonomian Indonesia yang sampai saat ini sangat memperihatinkan bukan hanya tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi melainkan kinerja pemerintah yang tidak maksimal dan ketidakbijaksanaannya pemerintah dalam memprioritaskan kebutuhan masyarakat seperti yang sudah dibahas pada artikel diatas pemerintah lebih mengutamakan pembangunan ifrastruktur dibanding mengalokasikan dananya untuk menanggulagi masalah perekonomian masyarakat dibeberapa wilayah di Indonesia.